Total Tayangan Halaman

Rabu, 11 Juli 2012

LSM Warisan Orde Baru Minta Bupati selesaikan tanah petani yang dirampok Perkebunan

Gamdi Tambunan SH Ketua LSM Warisan Orde Baru minta didampingi sekjen Sarman Haedi minta  agar Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang bermasalah dengan rakyat dicabut, tangkap dan adili mafia tanah yang ada di Labura. Bahkan pengunjuk rasa menuntut Bupati Labura mundur dari jabatannya jika tidak mampu menyelesaikan konflik atau sengketa tanah  di wilayahnya.Labuhanbatu Utara  diantara perusahaan yang bermasalah dengan rakyat di kabupaten itu adalah PTPN-3 Merbauselatan, Sawita Ledong Jaya (SLJ), UD Abak, PT NAgali dan PT Smart Tbk Padanghalaban.





 

Apabila pemerintah tidak segera memberi solusi penyelesaian kasus sengketa tanah di Indonesia, khususnya di Labura, diprediksi dalam jangka waktu tertentu akan timbul gejolak besar-besaran. Bahkan karena begitu ruwetnya situasi yang terjadi, revolusi tanah adalah jalan yang tempuh petani satu-satunya.

 Sejumlah besar kasus sengketa tanah antara petani dengan perusahaan perkebunan umumnya mandeg di tangan pembuat dan pelaksana kebijakan saratnya dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan segelintir orang.
Kepentingan tersebut selalu menjadi alasan yang tidak pernah terungkapkan secara terbuka,  sehingga petani menjadi pihak yang kalah dan perjuangan rakyat kecil itu “dipinggirkan”.

 Maraknya kasus sengketa lahan tersebut akhirnya akan bermuara kepada merosotnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
  pemerintah punya banyak jalan keluar penyelesaian yang baik bahkan tidak menimbulkan kerugian pihak manapun. Jalan keluar itu bisa dengan relokasi, konversi dan lain lain.
“Ganti rugi hanyalah jalan terakhir,” ujarnya.
Menurutnya masyarakat petani berjuang sampai ada yang tewas karena tanah bagi mereka masih seputar untuk kebutuhan hidup yang sangat mendasar yaitu makanan.

 Kalau rakyat sudah lapar, apapun bisa terjadi termasuk revolusi,” ucapnya.
Pemerintah diminta segera tanggap dengan memberikan solusi yang terbaik dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Eksekutif, legislatif, BPN, warga petani dan pengusaha harus duduk bersama memecahkan masalah.

“Jika dibiarkan berlarut-larut, revolusi tanah menjadi satu-satunya jalan keluar,” ucapnya, tanpa merinci pengertian revolusi dimaksud.menambahkan,

Tidak ada komentar:

Posting Komentar